Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘acfta’

Oleh : Ratna Ningtyastuti, Institute For Suistainable and Reform

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa 90% perdagangan international dibawa melalui laut, sedangkan 40% dari rute perdagangan internasional itu melewati Indonesia. Angka yang luar biasa. Hal ini berarti, Indonesia sampai kapanpun akan menjadi tempat strategis dalam peta dunia.
ACFTA yang sudah berjalan ini memberikan dampak bagi pelayaran domestik. Hampir 2 bulan sejak ACFTA dimulai, belum ada perusahaan pelayaran nasional berjadwal yang membuka trayek dari Indonesia ke China, sebaliknya arus kunjungan kapal asal China ke Indonesia justru meroket (“ACFTA Untungkan Pelayaran Asing”, http://www.bisnis.com).

Kebijakan asas cabotage yang diberlakukan secara bertahap sejak keluarnya Instruksi Presiden No.5/2005 tentang Pemberdayaan Sektor Maritim Nasional, telah berhasil meningkatkan penguasaan pangsa muatan dalam negeri pada tahun 2009 lalu. Data Kemenhub menyebutkan hingga akhir 2009 kapal berbendera Indonesia baru mengangkut 49 juta ton barang kargo atau 8,9% dari total pangsa muatan ekspor asal Indonesia sebanyak 546 juta ton. Angka itu menunjukkan adanya kenaikan penguasaan pelayaran nasional terhadap angkutan ke luar negeri dibandingkan dengan 2008. (more…)

Advertisements

Read Full Post »

Oleh : Ratna Ningtyastuti
Institute For Suistainable and Reform

Permasalahan infrastruktur Indonesia selaiknya segera diatasi, hal ini dikarenakan kita tak boleh dan tak mau terbelakang dalam ACFTA disebabkan karena sandungan kendala infrastruktur. Lihat kembali ulasan edisi 19 Januari 2010, bahwa kondisi infrastruktur Indonesia memprihatinkan. Ulasan kali ini melengkapi ulasan sebelumnya tentang infrastruktur. Berikut akan dipaparkan kondisi infrastruktur memasuki 2 bulan sejak diberlakukannya ACFTA.

Kurang lebih 245 ribu km jalan kabupaten di Indonesia, atau sekitar 52% diantaranya tergolong rusak. Kerusakannya beragam, ada yang sangat parah, hingga kurang layak. Kondisi di luar Jawa dan Bali lebih buruk. Padahal sebagian besar sumber daya alam Indonesia berada di daerah.

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, pembangunan ruas tol masih terkendala masalah pembebasan lahan. Saat ini, jumlahnya mencapai 23 ruas tol. Hidayat mencontohkan proyek jalan tol di Manado sepanjang 35 km yang masih bermasalah dalam pembebasan lahan.

Menperin melanjutkan bahwa, panjang ruas tol yang dimiliki Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia. China misalnya, saat ini memiliki panjang ruas tol 53.600 km, terpanjang di dunia di bawah Amerika Serikat dengan total panjang 89.000 km. China masih berencana membangun ruas tol sepanjang 85.000 km hingga 2020. (more…)

Read Full Post »

Oleh : Ratna Ningtyastuti, Institute For Suistainable and Reform

Pembangunan infrastruktur jalan agaknya menjadi perhatian pemerintah yang takbisa dikesampingkan. Apalagi tantangan ACFTA yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu Presiden menerbitkan Perpres Nomor 13 tahun 2010. Jalan tol merupakan bagian dari infrastruktur jalan yang memfasilitasi jalur darat. Pembangunan jalan tol di beberapa wilayah masih memiliki masalah yang klasik. Masalah-masalah itu diantaranya adalah masalah peraturan, pembebasan lahan, dan investasi. Permasalahan-permasalahan inilah yang membuat pembangunan jalan tol terkendala dan bertambah lambat.

Terbitnya Perpres No. 13/2010 tentang pengganti Perpres No. 67/ 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur dapat mempercepat pembangunan jalan tol yang selama ini tersendat. Dalam ketentuan baru hasil revisi, pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk para investor yang menjadi pemrakarsa. Pemrakarsa proyek merupakan investor swasta yang mengajukan rencana pembangunan proyek termasuk didalamnya studi kelayakan yang belum direncanakan pemerintah. Dengan adanya Perpres No 13 tahun 2010 ini, investor bisa menjadi pemrakarsa bila usulan mereka diajukan kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dan disetujui oleh menteri terkait, sebelum kemudian diajukan kepada menteri keuangan. (more…)

Read Full Post »