Polemik ‘Fuel Surcharge’

Oleh : Ratna Ningtyastuti, Institute For Suistainable and Reform

Pada tanggal 4 April 2010 yang lalu, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menetapkan sembilan maskapai  penerbangan bersalah karena telah melakukan praktik kartel fuel surchrage.  Kesembilan maskapai itu adalah : PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Mandala Airlines, PT Sriwijaya Air, PT Travel Express Aviation Service, PT Lion Mentari Airlines, PT Wings Abadi Airlines, PT Metro Batavia, dan PT Kartika Airlines.

Definisi Fuel Surchage

Fuel Surchage merupakan komponen baru dalam tarif jasa penerbangan Indonesia, baik domestik maupun internasional yang terpisah dari komponen biaya yang telah ada selama ini (sumber: Position Paper KPPU Terhadap Fuel Surcharge Maskapai Penerbangan). Pemberlakuan fuel surcharge sebagai komponen tarif merupakan upaya maskapai penerbangan Indonesia seizin Pemerintah (Departemen Perhubungan) selaku regulator, dalam menghadapi kenaikan biaya akibat harga avtur yang meningkat drastis, seiring dengan peningkatan harga minyak dunia. Jadi fuel surcharge merupakan sebuah komponen tarif yang ditujukan untuk menutup biaya maskapai yang diakibatkan oleh kenaikan harga avtur semata, sehingga besaran fuel surchrage secara keseluruhan harus sama persis dengan selisih harga avtur yang harus dibayar maskapai akibat kenaikan harga avtur.  Biaya fuel surchrage ini tidak boleh dijadikan komponen margin oleh maskapai penerbangan.

Read Full Post »

Menilik Kebijakan Open Sky ASEAN

Oleh : Ratna Ningtyastuti, Institute For Suistainble and Reform

Pada tahun 2015 seluruh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN diharapkan telah memiliki bandar udara internasional. Hal ini merupakan implementasi dari perjanjian open sky yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN dalam deklarasi ASEAN pada bulan Oktober tahun 2003 di Bali, Indonesia.

Implementasi open sky ini dilakukan secara bertahap. Pada 2015, seluruh negara di kawasan ASEAN ditargetkan wajib menerapkannya.

Sebelumnya pada bulan  Januari 2005, Indonesia pernah memberlakukan kebijakan open sky. Saat itu, langkah itu ditempuh guna mempermudah pengiriman bantuan  dan misi kemanusian dari negara-negara sahabat pasca bencana Tsunami di Aceh. Kebijakan open sky memungkinkan penerbangan langsung ke bandara tujuan, misalnya Singapore Airlines bisa terbang rute Jakarta- Bangkok langsung, dan Garuda bisa terbang Kuala Lumpur – Singapura.

Read Full Post »

MRT Dalam Masa Penantian

Oleh : Ratna Ningtyastuti, Institute For Suistainable And Reform

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam acara Transportation Outlook 2010 menyatakan permasalahan transportasi tahun ini difokuskan pada transportasi perkotaan, terutama wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dengan masalah transportasi yang semakin kompleks. Bahkan hasil Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP) oleh JICA/Bappenas menunjukkan, jika sampai tahun 2020 tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sistem transportasi Jabodetabek, maka estimasi kerugian ekonomi yang terjadi sebesar Rp. 28,1 Triliun dan kerugian nilai waktu perjalanan yang mencapai 36,9 Triliun.

Dalam makalahnya, Dr Heru Sutomo (Visiting fellows/professor Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University), mengungkapkan bahwa pada tahun 1970an pemakaian kendaraan umum sebesar 70% total pemakaian kendaraan di jalan.  Angka ini mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu sebesar 57% di tahun 1985 dan hanya 45% di tahun 2000.  Penurunan minat pengguna kendaraan umum disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena terjadinya motorisasi besar-besaran, bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelum krisis terjadi yaitu meningkat 16%-18% per tahun.  Sekitar 5 juta kendaraan bertambah setiap tahun.

Read Full Post »